 |
| Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Lotim, Rabu (09/04). |
SELONG, Halamankita.com - Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dihajatkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat melalui unit usahanya. Di lain sisi, tujuannya ialah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gumi Patuh Karya.
Tapi nampaknya semuanya tak berjalan mulus. Bahkan satu BUMD masih kategori sakit.
Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur, saat gelar rapat kerja dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Lembaga legislatif ini memandang anggaran dan arah bisnis yang disebut belum optimal. Lantaran itu penting dilakukan evaluasi, terlebih lagi terhadap pimpinan baru.
Kegiatan yang dihadiri direksi PD Selaparang Agro, PT Energi Selaparang, PT Selaparang Finansial, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Selaparang TV, dan Plt Ketua Baznas Lotim.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Amrul Jihadi mengatakan, rapat kerja itu dalam rangka inventaris persoalan. Dengan demikian kendala-kendala itu dapat dipecahkan.
Paling tidak, imbuh Amrul, ada titik nol sebagai dasar bekerja, untuk menatap masa depan. Tidak lagi terkungkung oleh masa lalu.
"Hutang piutang masa lalu masih tetap jadi bagian kendala-kendala dari BUMD ini," kata politisi partai Demokrat Lombok Timur ini, kemarin, Rabu (09/04).
Semisal, dari 2010 masih ada hal yang menyebabkan hutang pajak. Dasar ini pihaknya bisa memberikan masukan kepada BUMD, Kabag Ekonomi dan Bupati Lombok Timur.
"Bagaimana kondisi BUMD kita sekarang, apakah semuanya seperti itu," pungkasnya.
Ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini, Kabag Ekonomi Setda Lombok Timur, Lalu Mustiarep menerangkan, pada prinsipnya pada 2023 dua BUMD kategori sakit. Pada tahun 2024 tersisa hanya satu yakni Energi Selaparang.
"Dalam arti sampai sekaran belum bisa menyumbang deviden untuk Pemda, kalau Agro sudah," kata Lalu Mustiarep.
Dari tahun 2022 dan 2023 disebutnya ada peningkatan secara akumulatif. Dari empat BUMD yang bisa menyumbang deviden adalah Selaparang Finansial, PDAM, dan Selaparang Agro.
Dari keenam BUMD tersebut uang masuk ke Pemda pada tahun 2022 sebesar Rp 19 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 19,6 milir. Sementara untuk tahun 2024 masih menunggu RUPS terlebih dahulu.
"Kami proyeksi diatas Rp 19 miliar," ucapnya.
